otonomi pendidikan. Pd. otonomi pendidikan

9Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal, 128-132 8 Berdasarkan model analisis kebijakan publik, DPR dan pemerintah menciptakan sebuah undang-undang baru yang mampu memberi payung hukum yang jelas terhadap sistem. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. , & Solekah, S. Keenam, sudah selayaknya jika kebijakan otonomi pendidikan hams bergandengan dengan kebijakan Yoyon Suryono. 6-8. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Otonomi dalam manajemen19 (1) pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. D alam era otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang membutuhkan peran serta aktif masyarakat. makalah disampaikan dalam Peluncuran buku dan Seminar Regional Otonomi Pendidikan dan Otonomi Daerah. Kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus masih belum sesuai harapan. Pendahuluan Era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. NIDN. 9 Maret 2021 13:00 WIB · 5 menit baca. 5 Tahun 1974 Implikasi teoritis terhadap manajemen pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tampaknya patut ditelusuri dari perjalanan panjang implementasi kebijakan otonomi daerah sejak lahirnya UU. Dalam Undang-Undangtersebut, bidang pendidikan termasuksalah satu kewenangan pemerintah pusat yang ikut serta diotonomikan. 5 3. 1 Kebijakan pendidikan dasar dalam tinjauan segi politik, ekonomi, social, budaya 4. 11 Dalam teori manajemen pendidikan modern, penyelenggaraan otonomi pendidikan yang berpusat di sekolah disebut manajemen berbasis sekolah (MB S). Konsep “Otonomi Pendidikan” dan “Desentralisasi Pendidikan” Posted on 8 April 2010 by Raflen Gerungan Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti Hokum atau aturan (Abdurrahman, 1987: 9). Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Liputan6. Tujuan Otonomi Daerah. Otonomi pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada dimasing-masing daerah tersebut. Otonomi Daerah, Pilkada dan Pendidikan Politik. pdf (569. Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, otonomi Pendidikan, Pendidikan Dasar, Peraturan daerah Pendahuluan Ketimpangan kualitas dan kurang meratanya pendidikan menjadi persoalan yang cukup pelik di daerah dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), walaupun sudah ada beberapa daerah yang menfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan. Otonomi pendidikan dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, tanpa mengabaikan wewenang Pusat dan standarisasi nasional. Pemberlakuan otonomi daerah ini tentu saja memiliki makna strategis dan signifikansi bagi dunia pendidikan. 29 tahun 199) tentang Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi,. Dalam kondisi demikian diperlukan cara bagaimana agar kebijakan pendidikan di daerah dengan pusat ada sinkronisasi dan kordinasi. Undang-undang no. Kompasiana adalah platform blog. Sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah diharapkan dapat membawa manajemen berbasis sekolah/madrasah diharapkan mampu membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja sekolah!madrasah, dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap. Menurut UU No. Diberlakukanya desentraslisasi pendidikan juga tidak terlepas dari peran. PENDAHULUAN Pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintah daerah, juga bukan otonomi. Hasil dari penelitian ini ada beberapa poin, yaitu (1) otonomi pendidikan dalam paradigma baru (2 dukungan partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan (3) dampak otonomi pendidikan dan. Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Kaji ulang atas konsep otonomi pendidikan dibahas dalam lokakarya "Desentralisasi Pendidikan:. 3. 2104057303 Capaian Pembelajaran (CP) Capaian Pembelajaran Lulus Program Studi: CPS-01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan. Otonomi daerah adalah sebuah istilah yang berarti bahwa setiap daerah memiliki. Tim MBS. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. 2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. menyeimbangkan hak-hak otonomi untuk pendidikan tinggi dan tanggung jawab mereka yang meningkat terhadap publik - sehingga membuat pendidikan tinggi lebih akuntabel terhadap hasil yang mereka capai sesuai sumber daya publik yang mereka gunakan (Kemendikbud, 2010). Tulisan ini bertujuan membahas plus minusnya pelaksanaan otonomi pendidikan di lembaga pendidikan. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; Pemberdayaan peran masyarakat; Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan; Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Unduh pdf ini untuk mengetahui lebih lanjut. Kata Kunci: Desentralisasi pendidikan, Manajemen berbasis masyarakat, Strategi implementasi A. prospek otonomi dalam pendidikan di Indonesia. Otonomi Pendidikan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Nasional. Otonomi daerah di bidang pendidikan di satu sisi tidak bisa lepas dari gerakan global yaitu demokratisasi (Baharun, 2012). A Sourcebook of New Methods. 2. (2003). Melalui penerapan tigaOtonomi pendidikan bertujuan mewujudkan pendidikan inklusif, pro-publik, menjangkau seluruh masyarakat. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducare, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan e, berarti “keluar”. Dalam konteks etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Menurut UU No. id Abstract In line with regional authonomy, an authonomy in education through the concept of decentralisation has become a national agenda. [5] Dalam otonomi pendidikan diperlukan demokratisasi pendidikan, yaitu dimana pemberian ruang publik yang cukup luas, sehingga masyarakat dapat mengambil peranan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Walaupun demikian, apapun sikap daerah, pendidikan dengan segala kendalanya harus segera ditangani secara otonom oleh daerah masing-masing. Judul. Untuk itu, berikut 100 pertanyaan untuk pendidikan Indonesia: 1. Penyusunan dan pengembangan kurikulum semestinya menuju ke arah lebih otonom dan desentralistik kepada guru dan sekolah. Pd. Otonomi pendidikan di perguruan tinggi memiliki modus (a) kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, (b) kewenangan menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat, (c) otonomi sebagai bagian penting dan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yangPembangunan yang terencana dan mempunyai strategi yang unggul akan memacu pembangunan suatu Kabupaten atau Daerah. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ferdi W. Peneliti perlu melakukan kajian dan uji cobs lebih lanjut. Dalam otonomi pendidikan, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan kasalitator, bukan regulator. yang lebih tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Kewenangan tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan potensi daerah yang ada. Munculnya gagasankerangka kebijakan pendidikan nasional. 1,. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan. Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta:. Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Nilai lebih dari otonomi pendidikan dapat dilihat dari kemandirian SDM yang ada di daerah dalam mengelola pendidikan, dan masyarakat daerah dapat. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berbasis otonomi, 2. Akmal Malik, M. Pendahuluan Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-undang No. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ialah semakin optimalnya pengelolaan sekolah dan makin meningkatnya kualitas pendidikan. Makalah ini membahas tentang “OTONOMI PENDIDIKAN”. 22tahun 1999 •sudah berjalan hampirduatahun. Pada makalah ini, penulis akan menfokuskan pokok bahasannya tentang desentralisasi pendidikan di Indonesia, termasuk membahas tentang problem-problem desentralisasi pendidikan. Seorang wali kota dan delapan bupati bertemu dalam. Tulisan disarikan dari Diskusi APTIK dengan tema: “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Dari Filosofis Hingga. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. Setelah otonomi pendidikan juga diberlakukan, temyata banyak pihak, terutama sekolah dan. 32 th 2004) pembentukan daerah otonom harus memenuhi syarat : administrasi, teknis dan fisik wilayah pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan faktor – faktor : potensi daerah, luas wilayah,. ac. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. OTONOMI PENDIDIKAN SEBUAH HARAPAN. Risâlah, Vol. manajer satuan pendidikan perlu memahami tentang permasalahan-permasalahan dalam desentralisasi dan penerapan MBS; Konsep dasar manajemen dan MBS serta contoh satuan pendidikan yang berhasil menerapkan MBS. Melalui penerapan tiga (Depdiknas: 2003:32). METADATA PERATURAN. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban. Demikian halnya dengan persoalan pendidikan yang mana turut menjadi wewenang daerah menjadi pro-kontra di masyarakat. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Donna Sampaleng, Baharuddin: Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babelan Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. Otonomi pendidikan berarti suatu pemberian kewenangan, mandat, kepercayaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan atau dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. yang lebih tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Untuk itu perguruan tinggi perlu mengembangkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi ilmu pengetahuan (UU No. 3, No. GO. Pendahuluan Era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999Namun, program-program pendidikan yang dihasilkan oleh sistem perencanaan tersebut belum berhasil membawa masyarakat meraih tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Dalam era otonomi, sebenarnya terbuka peluang besar untuk membangun dunia pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Melalui otonomi pendidikan akan terbangun sistem pendidikan yang kokoh di daerah; demokratisasi pendidikan berjalan dengan partisipasi nyata dan luas dari masyarakat, memupuk kemandirian, mempercepat pelayanan, dan potensi sumberdaya. kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Keberhasilan otonomi pendidikan di Indonesia menjadi acuan bagi perumusan kebijakan pendidikan di negara lain. Sejak otonomi digulirkan, ada. Pendidikan telah ada sejak zaman kuno, kemudian. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di. Menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan Islam di UIN Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan membahas plus minusnya pelaksanaan otonomi pendidikan di lembaga pendidikan serta realisasi kegiatan dimaksud. Apalagi di era otonomi pendidikan saat ini, yang memberikan lembaga pendidikan kebebasan untuk mengelola lembaganya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat di sekitarnya, sehingga. 22 tahun 1999 mengatur tentang pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam wujud otonomi. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik. D A. Hasil dari penelitian ini ada beberapa poin, yaitu (1) otonomi pendidikan dalam paradigma baru (2 dukungan partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan (3) dampak otonomi pendidikan dan. Otonomi daerah ini merupakan implementasi dari azas. I. Jika dilihat dari sisi lembaga pendidikan, maka otonomi di bidang pendidikan dimaknai sebagai pengelolaan pendidikan dengan Dan hal itu dilakukan dalam rangka pemberdayaan daerah, untuk mempertegas otonomi yang sedang berjalan. KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG Universitas Pendidikan Indonesia | repository. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah,. Selain sebagai tugas, Makalah ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita. Daud. memajukan pendidikan di daerah sesuai amanat undang-undang. Hasil dari penelitian ini ada beberapa poin, yaitu (1) otonomi pendidikan dalam paradigma baru (2 dukungan partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan. • M. Langkah – langkah strategis dan perencanaan seimbang akan ikut berperan dalam tercapainya tujuan otonomi daerah itu sendiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Peraturan Perundang-undangan. Aplikasi ini lebih bersifat sebagai arsip saja,. Otonomi daerah di bidang pendidikan di satu sisi tidak bisa lepas dari gerakan global yaitu demokratisasi (Baharun, 2012). Manajemen Mutu Sekolah di ra Otonomi Pendidikan. Otonomi Khusus, berupa Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) hingga tahun 2021 (20 tahun) yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan. Otonomi Sekolah. yang lebih tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Untuk itu pembentukan daerah harus memerhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan,kelembangaan pendidikan di daerah otonom sebagai pengejawantahan sistem desentralisasi, paling tidak memberi implikasi pada tiga hal pokok; yaitu: kewenangan, kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah dengan berazaskan pada demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan umum di bidang pendidikan (Irianto, 2012). Sementara itu, pakar pendidikan, H. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kekuasaan kepada. Pendidikan yang dimulai sari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah menengah atas (SMA). Tidak terkecuali mengenai pendidikan. Cet. edu kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 8 (2020) Umiarso & Imam Gojali. Pendidikan, Madrasah, Otonomi Daerah Tulisan ini membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang pendidikan antara lain adalah kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan Lebih peka terhadap kebutuhan lokal. Karena potensi masing-masing daerah di indonesia sangat beragam dan tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. PENDAHULUAN Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuanBAB I PENDAHULUAN A. _2015_Eka_Priyatma_Mudayen-Buku. Pemerintah memberi isyarat kuat otonomi khusus (Otsus) Papua akan berlanjut ke tahap kedua (2022-2041). 2. Apa? Bagaimana? dan kenapa permasalahan-permasalahan tersebut masih harus dialami oleh pendidikan Indonesia. “Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam”. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam. Salah satu gebrakan Menteri Nadiem Makarim dalam paket kebijakan itu adalah hak belajar. ac. Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah Kebijakan Pendidikan Islam Dalam era otonomi daerah. Deding Ishak, S. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah – Pada sebuah negara sudah pasti mempunyai sistem pemerintahan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pengertian otonomi yang demikian dapat dikenakan juga pada organisasi pendidikan di sekolah. Sitorus, Monang. , M. pendidikan yang kemuclian c1ikenal dengan olOnomi penclidikan. Dana. Yahya, M. Otonomi pendidikan harus menjadi kebutuhan, bukan lagi beban, sehingga segala konsekuensi otonomi pendidikan harus. A. Pendahuluan Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang dengan sengaja dan sadar diuapayakan terus menerus. PENDAHULUAN Genderang otonomi daerah telah ditabuh dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 yunto UU No. Targetnya adalah manajemen yang berkualitas, transparan akuntabel, dan bertanggung jawab. M. edu |perpustakaan. Cara mengatasi tantangan di pendidikan tinggi 7. Pendidikan Menengah Umum, 1998, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Pada pendidikan vokasi, pemerintah pusat akan. Di Era otonomi Daerah sekarang ini persoalan pendidikan menjadi hal yang cukup krusial dengan adanya istilah desentralisasi pendidikan (otonomi pendidikan). kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aksi, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan translation ability, penataan struktur organisasi dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan. Desentralisasi pendidikan di Indonesia setelah otonomi daerah memberi peluang untuk lebih cepat mengambil keputusan, meningkatkan p artisipasi pelaksanaan pendidikan dan mengoptimalkan penday a gunaan sumber daya pendidikan untuk memberdayakan masyarakat. KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG Universitas Pendidikan Indonesia | repository. Pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh negara. Sejalan dengan era reformasi, lahirlah UU No. esensi pelayanan pendidikan. Otonomi pendidikan tinggi bersifat kodrati, esensial, bagi keberadaan perguruan tinggi, karena menjamin kebebasan akademik, suatu kondisi sine qua-non untuk dapat menghasilkan puncak-puncak prestasi akademik. Key Words : Abstracts Policy, Education, Madrasah, Regional Autonomy Secara singkat, dipaparkan pemerintah bahwa otonomi PT, terutama dalam hal organisasi, keuangan, sumber daya manusia, dan akademik, sangat diperlukan agar PT bisa berlari cepat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dalam sekolah otonom, kehadiran pemerintah tetap dibutuhkan. In effect, this requires serious attention from the localKTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar-mengajar di sekolah. Yang paling mutakhir adalah peningkatan yang signifikan jumlahSebelumnya, konsep privatisasi sektor pendidikan telah dilakukan oleh Amerika Serikat juga dengan mengubah bentuk universitas publik menjadi badan hukum dan memberikan wewenang otonomi pengelolahan. ResearchGate | Find and share research Mutu pendidikan akan dikatakan baik jika pendidikan Nuzuar Nuzuar, “Analisis Inovasi Administrasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajara n (Studi Man Rejang Lebong),” Edukasi 16, no. Melalui Putusan MK Nomor 103/PUU-X/2013 dan Putusan MK Nomor. id. Otonomi pendidikan dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, tanpa mengabaikan wewenang Pusat dan. Otonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik. edu | perpustakaan. Prinsip otonomi desentralisai Pendidikan di Indonesia; Prinsip otonomi dan desentralisasi Pendidikan sudah dijelaskan dalam GBHN 1999-2004 yang mencakup tujuh hal, yaitu : Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. 17K) Word count: 3531 Character. 1 April 2020 pendidikan. PENDAHULUAN Pendidikan sebagai hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara. Hal itu.